Why We Don’t Need Feminism

Premis feminisme: wanita Jawa dijajah pria. Patriarki adalah produk feodalisme. Feodalisme adalah produk budaya Jawa. Maka feminisme, gagasan yang lahir di Barat, adalah penyelamat wanita untuk keluar dari penjara adatnya. Berkat gagasan feminisme-lah, wanita Jawa bisa “berdaya,” menjadi dokter, pilot, gubernur, bahkan presiden.

Premis anti-feminisme: feminisme adalah produk Barat. Karena Barat itu liberal, maka wanita yang keluar rumah dan bekerja berarti liberal juga. Wanita timur itu kodratnya di dalam rumah dan bersifat domestik. Sehingga wanita yang ke luar, terlibat aktif dalam ekonomi, menjadi pemimpin publik, adalah kebarat-baratan dan melanggar kodrat.

Baik feminisme maupun anti-feminisme memiliki sejumlah kesamaan meskipun nampaknya beroposisi: satu, keduanya muncul dari persoalan wanita urban; dua, sama-sama berorientasi luar negeri (Barat dan Timur Tengah); ketiga, sama-sama menyalahkan adat dan tradisi lokal.

Kesalahpahaman atas sejarah wanita Indonesia terjadi karena kita begitu saja berhenti di era Kartini, dan mengamini citra Kartini bentukan Orde Baru. “Kartini adalah representasi wanita Jawa, dan wanita Jawa tertindas akibat dijajah feodalisme laki-laki.” Kekeliruan pertama: Kartini tidak mewakili wanita Jawa, apalagi wanita Nusantara. Kartini adalah wanita ningrat yang jumlahnya minor sehingga tak mewakili keseluruhan; ia dikurung di penjara istana dengan segala etiket keningratannya, maka jelaslah ia tak berdaya, sebab tak boleh bekerja atau mengelola keuangan keluarga, sehingga ia tak punya kekuatan ekonomi. Kekeliruan kedua: feodalisme Jawa bukan berasal dari budaya Hindu-Buddha, melainkan nilai-nilai Victorian Barat yang puritan. Etiket priyayi Jawa sepenuhnya meniru etiket kelas yang di masa kolonial diposisikan di atas, yaitu bangsa Eropa.

Islam juga dijadikan senjata untuk menyerang wanita Indonesia yang aktif di ruang publik, dengan menyatakan bahwa kodrat wanita adalah domestik, sehingga wanita yang aktif atau bekerja berarti melanggar kodrat. Padahal, problem wanita muslim perkotaan bukanlah problem wanita dalam Islam, melainkam problem wanita dalam budaya industri. Islam urban bersifat kapitalistis dan materialistis, syariat-sentris, dan dipenuhi simbol-simbol khas budaya industri. Problem muslim-muslim urban sangat khas manusia industri, yaitu individualisme dan alienasi. Buktinya, kehidupan wanita muslim urban sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan wanita muslim tradisional.

Dalam masyarakat tradisional, kita tak akan menjumpai wanita yang berdiam diri. Baik di pesisir maupun pedalaman agraris, wanita terlibat dalam aktifitas ekonomi dan kegiatan komunal/sosial. Ini selalu kita jumpai di desa-desa, di relief-relief candi, dan prasasti-prasasti. Ini juga didukung oleh para pencatat sejarah, seperti Crawfurd dan Raffles, tentang posisi wanita Jawa yang sangat dominan di masyarakat. Istri-istri kyai mendapat tempat kehormatan nyaris setara dengan kyai-nya, dan peran ekonomi wanita-wanita muslim dalam perdagangan menghadiahi mereka status sosial yang kuat. Kesetaraan jender sudah integral dalam kebudayaan Nusantara pra-kolonial, bukan sebuah konsep teoritis atau gagasan semata.

Jadi apakah kodrat itu? Kodrat adalah nature, bagaimana alam membentuk kita sebagai bangsa. Alam Indonesia yang bercorak agraris dan maritim telah membentuk wanita Nusantara sedemikian rupa supaya aktif mengelolanya, baik sebagai petani maupun pedagang. Bekerja, aktif secara komunal/sosial, memiliki kekuasaan politis, itulah kodrat wanita Nusantara sejak semula. Keliru besar bila kita mengira, posisi tinggi wanita Nusantara itu adalah berkat jasa gerakan emansipasi/liberalisme/feminisme (Barat); atau bahwa ini melanggar kodrat dan kebarat-baratan, seperti dituduhkan para Islamis anti-feminisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *